Berita

Anggota Mangkir, Rapat Molor Banyak yang Sibuk Mengikuti Rekapitulasi Suara Pileg

Kamis, 23 April 2009

    Rapat paripurna yang rencananya dibuka pukul 10.00 WIB, baru dibuka Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Agus Yasmin, sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, karena minimnya jumlah anggota yang hadir, tak lama kemudian rapat ditutup kembali dan diskors selama satu jam. Seharusnya jumlah kehadiran anggota DPRD minimal 23 orang, namun ketika rapat dibuka baru ada 16 orang yang hadir.

    Ia memperkirakan, ketidakhadiran anggota DPRD akibat sibuk mengikuti rekapitulasi suara hasil pileg. Hasil perolehan suara kan menentukan nasibnya lima tahun mendatang sehingga mereka tidak bisa mengikuti rapat paripurna.

    Anggota DPRD dari PBB, H. Asep Anwar, menyayangkan ketidakhadiran rekan-rekannya dalam rapat paripurna membahas LKPJ bupati. Masa tugas anggota DPRD hanya sampai akhir Agustus mendatang sehingga hanya punya waktu sekitar empat bulan untuk menjalankan tugas. Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, rapat-rapat di DPRD tidak akan mencapai kuorum.

    Setelah diskors selama satu jam, sekitar pukul 11.30 WIB rapat dibuka kembali karena jumlah wakil rakyat yang datang sudah mencapai 25 orang. Acara dimulai dengan pelantikan anggota antarwaktu, yakni H. Agus Sugiarto dari PAN menggantikan Syaiful Hikmat. Khawatir ada anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat, acara langsung dilanjutkan dengan penyampaian LKPJ oleh Wabup H. Yadi Srimulyadi.

    Kondisi hampir sama juga terjadi dalam rapat paripurna khusus memperingati Hari Jadi Kab. Bandung, Senin (20/4) lalu. Saat itu, dari 45 anggota DPRD, hanya ada 28 anggota yang hadir sehingga banyak kursi DPRD yang kosong.

    Agus Sugiarto mengatakan, karena masa baktinya hanya tinggal empat bulan lagi, ia akan berupaya keras menjalankan tugas seperti menuntaskan pembahasan enam belas raperda. Kalau wakil rakyat bisa amanat, rakyat juga akan percaya. PAN Kab. Bandung bersyukur karena hasil pileg meloloskan lima anggota dari PAN untuk DPRD Kab. Bandung, padahal biasanya hanya 2-3 orang.

    Sementara itu, dalam LKPJ yang disampaikan Yadi Srimulyadi, disebutkan, APBD Kab. Bandung tahun 2008 sebagian besar dipakai untuk belanja tidak langsung, terutama untuk pegawai. Dari anggaran belanja tidak langsung Rp 1,070 triliun, terealisasi Rp 992,36 triliun, Rp 820,17 miliar di antaranya untuk belanja pegawai.

    Jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bandung, termasuk guru, saat ini mencapai 22.000 orang sehingga membebani APBD. Beban ini juga tercermin dari adanya pos belanja pegawai dalam belanja langsung Rp 76,74 miliar, dan belanja barang dan jasa Rp 248,8 miliar. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki proporsi belanja langsung terbesar adalah Dinas Bina Marga sampai 25,02% atau Rp 122,19 miliar dan Dinas Pendidikan Rp 108,96 miliar atau 22,3%.

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat 

Lainnya